Panwaslu Kota Tegal Laporkan Kasus Pilkada ke Polisi

Panwaslu Kota Tegal Laporkan Kasus Pilkada ke Polisi

Panwaslu Kota Tegal Laporkan Kasus Pilkada ke Polisi

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tegal, Jawa Tengah, menyerahkan berkas kasus dugaan money politic yang dilakukan oleh tim pasangan calon Wali Kota terpilih, Siti Masitha – Nursoleh, ke Polres Tegal Kota, Selasa (12/11/13). Penyerahan berkas dugaan politik uang ini berdasarkan hasil rapat pleno Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di kantor Panwaslu.

Ketua Panwaslu Kota Tegal, Toto Pranoto mengatakan, kasus dugaan money politic yang dilaporkan ke polisi merupakan satu-satunya dari 16 laporan yang memenuhi unsur pidana.

“Keputusan melanjutkan kasus ini ke polisi karena memenuhi unsur tindak pidana pemilu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 117 ayat 2, tentang ajakan memilih dengan menggunakan uang atau materi,” ungkap Toto Pranoto.

Toto menjelaskan, semua unsur tindak pidana pemilu tentang dugaan money politic yang dilaporkan ini sudah lengkap dengan data dan fakta. Misalnya, adanya pelapor, alat bukti, terlapor, ajakan memilih salah satu pasangan calon, dan kesaksian kesengajaan.

“Semua berkas sudah kami berikan ke polisi, tinggal menunggu hasilnya saja,” tambah Toto.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tegal Kota, Iptu Ismanto mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi.

“Berkas sudah kami terima,  secepatnya kami akan memeriksa enam saksi dalam kasus ini,” ungkap Ismanto.

kompas.com

Anggota DPRD Kota Tegal Diimbau Tak Tanggapi Hasil Pilkada

Anggota DPRD Kota Tegal Diimbau Tak Tanggapi Hasil Pilkada

Anggota DPRD Kota Tegal Diimbau Tak Tanggapi Hasil Pilkada

Seluruh anggota DPRD Kota Tegal diimbau untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan politik terkait hasil Pilkada Kota Tegal dalam bentuk apapun. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan berbagai macam persepsi, khususnya di kalangan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD H Edy Suripno SH MH, Senin (12/11). Menurut dia, proses pemilihan wali kota/wakil wali kota dan tahapan pelaksanaan sudah diatur sesuai dengan ketentuan.

Apabila memang pasangan calon tidak ada yang keberatan terhadap hasil pilkada, KPU harus segera menyerahkan ke DPRD/Wali Kota dan Mendagri melalui Gubernur Jateng.

Namun, apabila dalam proses pilkada ada pasangan calon ada yang melakukan gugatan, maka harus menghormati dan menghargai terhadap tahapan pilkada yang sampai sekarang masih berjalan.

“Karena saat ini, ada pasangan calon yang mengajukan gugatan, maka sesuai aturan perundang-undangan, harus menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum hasilnya diserahkan ke Gubernur Jateng,” ujarnya.

Menurut, selaku pimpinan DPRD juga menyayangkan adanya pernyataan dari salah satu anggota DPRD yang memberikan sikap politik terhadap hasil pilkada. Sebab, dalam pemerintah tidak ada istilah transisional karena dalam aturan hal itu tidak ada. Pemerintah bersifat satu kesatuan sampai waktu yang ditentukan.

“Kami justru berharap seluruh anggota DPRD untuk bisa kembali fokus dalam kinerja untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

suaramerdeka.com

 

Jadi Bupati Tegal, Ki Enthus Tetap Mendalang

Jadi Bupati Tegal, Ki Enthus Tetap Mendalang

Jadi Bupati Tegal, Ki Enthus Tetap Mendalang

Enthus Susmono terkenal sebagai dalang wayang kulit dan wayang golek asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia pun bertekad tetap mengembangkan kreativitasnya sebagai seniman di sela-sela kesibukannya nanti sebagai bupati.

Enthus memenangi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang digelar pada 27 Oktober 2013. Kemampuannya sebagai dalang akan dipakai untuk menyosialisasikan program pemerintah.

Enthus di rumahnya di Desa Bengle, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Senin (4/11) sore, memastikan dunia politik dan pemerintahan bukan hal baru baginya. Ia juga tidak tiba-tiba berhubungan dengan dunia tersebut.

Sebagai dalang, pria kelahiran Tegal, 21 Juni 1966, itu menemukan persoalan politik dalam pewayangan, termasuk politik perekonomian. Misalnya, persoalan glondhong pengareng-areng (bulu bekti) atau pajak pendapatan dan retribusi yang bisa memperbesar pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam pewayangan juga dikenal strategi perang dan penokohan kepemimpinan. ”Jadi, tinggal mentransformasikan saja,” ujarnya.

Meskipun demikian, Enthus tidak memungkiri, dia perlu belajar banyak untuk memulai menjadi kepala daerah. Karena itu, setelah ditetapkan sebagai pemenang pilkada, ia akan melakukan pendekatan dengan masyarakat, pejabat, dan partai politik di Kabupaten Tegal.

Enthus bersama Wakil Bupati Tegal terpilih Umi Azizah pun mempersiapkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia akan menerapkan prinsip trisula dalam pemerintahan, yaitu berdampingan dengan wakil bupati dan sekretaris daerah (sekda).

Ia pun akan membagi proporsi kepemimpinan sebesar 60 persen untuk dirinya (bupati) dan 40 persen untuk wakil bupati. Konsep trisula itu juga untuk menepis anggapan, setelah enam bulan menjabat, hubungan bupati dan wakil bupati tidak harmonis lagi. ”Keuntungan saya, visi dan misi dibuat bersama dengan wakil bupati,” ujarnya.

Enthus dalam menjalankan pemerintahannya nanti juga bertekad tidak akan menerima komisi proyek. Dia akan menjalankan beberapa program unggulan, antara lain menyalurkan dana minimal Rp 500 juta per desa bagi 281 desa dan 6 kelurahan di kabupaten itu. Untuk efisiensi biaya, dia berjanji hanya akan menggunakan mobil dinas Toyota Kijang Innova.

Bagi Enthus, Kabupaten Tegal memiliki potensi yang besar, terutama di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Prioritas pembangunan pun akan diarahkan pada pengembangan empat sektor itu.

Tetap mendalang Di tengah tanggung jawabnya sebagai kepala daerah nanti, Enthus akan tetap mendalang dan mengembangkan kreativitasnya dengan membuat jenis wayang-wayang baru, seperti yang pernah dilakukannya dengan membuat wayang rai wong (wayang berwajah orang) dan wayang santri. ”Saya akan menjadi dalang tunggu (Sabtu dan Minggu),” ujarnya.

Dia akan meluangkan waktu pada hari Sabtu dan Minggu untuk mementaskan wayang. Enthus pun tidak akan membedakan pemberi order mendalang, baik swasta, pemerintah daerah, maupun masyarakat. (wie)

kompas.com

 

Jadi Bupati Tegal, Ki Enthus Tetap Mendalang

Dalang 'Edan' Terpilih Jadi Bupati Tegal: Ubah Gaya Rambut dan Hilangkan Kata-kata Kotor

Dalang ‘Edan’ Terpilih Jadi Bupati Tegal: Ubah Gaya Rambut dan Hilangkan Kata-kata Kotor

Enthus Susmono yang berprofesi sebagai dalang itu tidak menyangka akan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, 27 Oktober 2013.

Enthus Susmono yang berpasangan dengan Umi Azizah ini semula hanya berpikir kelak jika dirinya terpilih menjadi bupati berobsesi akan menyosialisasikan program pemerintah melalui pendekatan mendalang.

Selain itu, Ki Enthus juga siap mengubah gaya dari sisi rambut kepala yang semula gondrong dan menghilangkan kata-kata yang kotor dan kasar saat mendalang.

Ki Enthus Susmono yang mendapatkan julukan dalang “Edan” karena dirinya sering mengobral kata-kata kotor (tidak sopan, red.) saat mendalang tanpa melihat penonton yang hadir dalam pentas wayang itu ada seorang pejabat atau tokoh agama.

Namun, kini berkat kepopuleran dari hasil mendalang, dalang “Edan” itu banyak dikenal masyarakat Kabupaten Tegal dan daerah lainnya sehingga saat dirinya mencalonkan sebagai calon Bupati Tegal mampu meraup 233.313 suara (35,21 persen) atau mengungguli rival terberatnya pasangan cabup Edi-Abasari yang meraih 223.436 suara (33,71 persen).

Selama berkarier sebagai dalang, Bupati Tegal terpilih, Ki Enthus yang diusung melalui Partai Kebangkitan Bangsa ini juga pernah berkiprah pada dunia politik yang sekaligus memenjarakan dirinya pada bulan November 2009.

Dalang “Edan” ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tegal ini karena keterlibatan demonstrasi sebelum penghitungan rekapiltulasi dan penetapan perolehan suara pada Pikada Tegal tahun sebelumnya.

Ki Enthus diduga telah melakukan provokasi terhadap demonstran yang telah melakukan tindakan anarki dengan merusak aset Pemerintah Kabupaten Tegal, yaitu pagar besi.

Oleh karena itu, setelah kelak ditetapkan menjadi Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono berobsesi menjalankan amanah rakyat dengan benar dan menyosialisasikan program pemerintah melalui pendekatan wayang.

“Biasa saja, pengamat sering melihat saya dari sisi yang keras dan kasar. Padahal itu hanya bagian improvisasi pada dunia seni mendalang,” kata pria kelahiran Tegal, 21 Juni 1966 itu.

Ia mengatakan bahwa kata-kata kasar dan kotor yang dilontarkan saat mendalang itu tentu akan dihilangkan setelah menjabat bupati.

“Setelah menjabat bupati, tentunya saya akan menyesuaikan, termasuk dalam aktivitas kedinasan,” katanya.

Enthus Susmono mengaku bahwa dirinya akan menjadikan Kabupaten Tegal sebagai kabupaten “rongsok” jika dirinya terpilih menjadi Bupati Tegal .

“Dari hasil muter-muter (berkeliling, red.) saya ke sejumlah desa banyak menerima keluhan dari warga dan kepala desa. Ini saya katakan Kabupaten Tegal jadi kota rongsok karena barang rongsokan saja bisa makan,” katanya.

Ia mengatakan jika bicara untuk makan saja, ibarat masyarakat tanpa APBD saja bisa makan, apalagi jika ada APBD yang dikelola dengan baik yang menyentuh masyarakat dengan cara memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang banyak dimiliki daerah.

“Selama ini, SDM dan SDA tidak diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu, kami optimistis dengan pengelolaan SDA dan SDM yang baik maka Kabupaten Tegal akan lebih maju lagi” katanya.

Ki Enthus mengatakan bahwa selama pemerintah sudah tidak lagi memiliki budaya lagi dengan dibuktikan adanya modal yang berasal dari APBD bukan untuk menyejahterakan masyarakat, melainkan melahirkan pejabat yang korupsi.

Mengutip pernyataan Dr. Kuncoroningrat, kata dia, seni adalah pilar dari kebudayaan, mengapa kemudian pemimpin jika mengeluarkan kebijakan itu harus diikuti dengan budaya, politik berbudaya, ekonomi berbudaya?

“Jadi, saya menganggap Pemkab Tegal belum berbudaya. Hal ini dilihat dari modal yang diberikan melalui APBD hingga triliunan rupiah, tetapi hanya menghasilkan pejabat yang masuk penjara dan banyak pembangunan mangkrak yang tidak mempunyai arti langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, ke depan hal seperti itu tidak perlu terjadi lagi,” katanya.

Pasangan calon Bupati Rojikin-Budiharto mengakui keunggulan perolehan suara pasangan Enthus Susmono-Umi Azizah pada Pilkada 27 Oktober 2013.

“Saya ucapkan selamat pada Enthus Susmono-Umi Azizah atas kemenangan Pilkada Tegal. Saya legawa saat Enthus-Umi Azizah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Tegal,” katanya.

tribunnews.com

 

Tiga Pasangan Kandidat Gugat Hasil Pilkada Taput

Kakak-Adik Maju Pilkada di Tegal

Kakak-Adik Maju Pilkada di Tegal

TEGAL - Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Jawa Tengah, terdapat kakak dan adik yang sama-sama mencalonkan diri. Moh Edi Utomo mencalonkan diri sebagai bupati Tegal, sementara adiknya, Ikmal Jaya, tampil sebagai kandidat wali kota Tegal.

Ikmal Jaya merupakan calon petahana. Kakak beradik tersebut maju dalam pilkada yang digelar bersama pada 27 Oktober melalui partai berbeda. Moh Edi Utomo mencalonkan diri melalui Partai Golkar, PAN, dan PPP, sementara Ikmal Jaya melalui PDI-P.

Anggota KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko, di Tegal, Kamis (12/9/2013), mengatakan, KPU Kota Tegal telah menetapkan empat pasangan calon wali kota/wakil wali kota Tegal. Keempat pasangan tersebut adalah Hendria-Endang Sutarsih yang diusung Partai Demokrat, Siti Masita-Nursholeh yang diusung Partai Golkar, Ikmal Jaya-Edi Suripno yang diusung PDI-P, dan Mohamad Jumadi-Wahyudi yang didukung PAN, PPRN, dan PKS.

Menurut Agus, pada 19 September dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Saat ini, KPU Kota Tegal bersama tim sukses dan partai pengusung pasangan calon tengah berkoordinasi untuk persiapan kampanye yang dimulai pada 10 Oktober mendatang.

Di Kabupaten Tegal, KPU setempat menetapkan lima pasangan calon. Ketua KPU Kabupaten Tegal Sukartono mengatakan, lima pasangan calon itu adalah R Himawan Kastawa-Budi Sutrisno (Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Karya Peduli Bangsa), Enthus Susmono-Umi Azizah (PKB), Moh Edi Utomo-Abasari (Partai Golkar, PAN, dan PPP), Rojikin AH-Budhiharto (PDI-P), dan Abdul Fikri-Kahar Mudakir PKS, Hanura, Partai Buruh, dan PKNU. Petahana unggul

Sementara itu, pasangan calon bupati Kupang, Ayup Titu Eki-Korinus Masneno, kembali memimpin kabupaten itu lima tahun ke depan. Titu Eki-Masneno mendapat dukungan mutlak masyarakat Kabupaten Kupang dengan perolehan 63.259 suara atau 44,10 persen. Tiga dari tujuh calon bupati dan wakil bupati tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi tersebut.

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kupang Hans Ch Louk berlangsung di Aula Gereja Elim Naibonat, sekitar 3 kilometer dari Oelamasi.

Tidak ada gugatan dari empat pasangan yang hadir. Mereka menerima hasil rekapitulasi dan keputusan penetapan calon bupati terpilih, Ayup Titu Eki-Korinus Masneno. (*)

tribunnews.com

 

Golput di Pilkada Malut Capai 50 Persen

Pengusaha Warteg Terancam Golput di Dua Pilkada

Pengusaha Warteg Terancam Golput di Dua Pilkada

Tegal – Para pengusaha warung Tegal (warteg) di Jakarta dan kota-kota besar lain tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Kota Tegal dan pemilihan Bupati Tegal yang diselenggarakan serentak pada 27 Oktober 2013.

“Kecuali ada program mudik gratis dari Pemkot dan Pemkab Tegal,” kata anggota Koperasi Warteg (Kowarteg), Dirjo, saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2013. Dirjo adalah warga Kota Tegal yang membuka usaha warteg di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menurut Dirjo, rendahnya partisipasi dari kalangan pengusaha warteg terjadi tiap ada pemilihan umum di Kota dan Kabupaten Tegal. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah, 26 Mei, lalu hampir seluruh anggota Kowarteg tidak pulang kampung untuk menyumbangkan suaranya.

“Anggota kami lebih dari 5.000 orang. Mudiknya satu tahun sekali, tiap Lebaran,” terang Dirjo. Selain karena mahalnya ongkos mudik dan balik, Dirjo menambahkan, pengusaha warteg memilih tidak mudik karena mereka memiliki banyak karyawan.

Jika Pemerintah Kota dan Kabupaten Tegal menyediakan program mudik gratis, Dirjo juga mengkhawatirkan netralitas pengusaha warteg dalam menentukan pilihannya. Sebab, salah satu bakal calon Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya, berstatus inkumben.

Divisi Sosialisasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Saefur Rokhim, sudah mengusulkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk membuat tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pengusaha warteg di Jakarta.

“Sudah kami usulkan sejak Agustus lalu. Tapi sepertinya belum ada regulasi yang mengatur soal TPS khusus itu,” kata Saefur saat ditemui Tempo di kantornya. Selain untuk pengusaha warteg di Jakarta, KPU Kota Tegal juga berencana membuat TPU khusus di pelabuhan Kota Tegal.

Saefur menerangkan rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Tegal terbukti dalam Pilgub Jateng 2013. Dari 200.470 daftar pemilih tetap, hanya 54 persen yang menggunakan hak pilihnya. “Sebanyak 46 persen sisanya golput. Paling banyak dari kalangan pengusaha warteg dan nelayan.”

Menurut Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Kota Tegal, Saekhun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilwalkot dan pilbup Tegal kali ini bisa diminimalisir. “Sebab hubungan emosional antara warga dan kepala daerahnya lebih dekat daripada dengan Gubernur di Semarang,” ujarnya

tempo.co

 

Pilkada Dimanfaatkan oleh Pengusaha

 Tekan Golput, KPU Tegal Intensifkan Pelaksanaan Pilkada


Tekan Golput, KPU Tegal Intensifkan Pelaksanaan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, Jawa Tengah, terus mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masyarakat, sebagai upaya mengantisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPU Kota Tegal Saefudin Zuhri mengatakan, untuk mengantisipasi adanya “golput”, KPU terus berupaya melakukan sosialisasi pada masyarakat secara terinci dan menyeluruh.

“Selain itu, kami juga akan mengusulkan melakukan sosialisasi terhadap para nelayan dan tempat strategis, seperti di terminal dan pasar,” katanya, Selasa (20/08).

Ia mengatakan meski anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah dikurangi, tetapi KPU akan terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat kecil agar pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan sukses.

“Semula dana penyelengaraan pilkada dianggarkan sebesar Rp12 miliar tetapi dipangkas menjadi Rp8 miliar. Akan tetapi pengurangan anggaran penyelenggaraan pilkada tidak akan berpengaruhi terhadap kegiatan sosialisasi,” katanya.

Camat Margadana Moh Afin meminta KPU serius dan lebih intensif menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada Kota Tegal karena masyarakat kecil masih banyak yang belum mengetahuinya.

“Selama ini, sosialisasi yang dilakukan KPU belum menjamah hingga masyarakat kecil sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah,” katanya.

menit.tv

Anggota DPRD Kota Tegal Diimbau Tak Tanggapi Hasil Pilkada

Pilwako Tegal: Golkar Mendaftarkan Pasangan Siti Masita Suparno Dan Muhamad Nursoleh

Pilwako Tegal: Golkar Mendaftarkan Pasangan Siti Masita Suparno Dan Muhamad Nursoleh

Sindonews.com – Pendaftaran hari terakhir bakal pasangan calon (bapaslon) dari partai politik Pilwalkot Tegal memasuki hari terakhir. Pendaftaran berlangsung 22 Juli-28 Juli 2013. Pada hari terakhir ini, Minggu (28/7) pukul 10.30, tampak adanya aktivitas pendaftaran bapaslon dari Partai Golkar. Mereka mengusung cawalkot Siti Masita Suparno dan cawalkot Muhamad Nursoleh.

Perwakilan parpol Golkar yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Tegal Didi Januardi mengatakan, DPD Golkar hadir untuk mendaftarkan bapaslonnya yaitu cawalkot Siti Masita Suparno dan cawalkot Muhamad Nursoleh. “Motonya adalah Tegal Bersinar. Yang mengandung maksud Tegal Bersama Siti Masita dan Nursoleh,” serunya disertai pekikan pendukung di kantor KPU Kota Tegal, Minggu (28/7/2013).

Partai Golkar di Kota Tegal berhak mengusung bapaslonnya karena mempunyai kursi lima. Namun ada dua partai yang jadi pendukungnya yakni Partai Nasdem dan PPP. Ketua KPU Kota Tegal Saefudin Zuhri Madrais mengatakan, persyaratan pendaftaran bapaslon dari Partai Golkar akan diterima karena masih masuk dalam waktu tahapan pendaftaran bapaslon.

“Bapaslon yang penting harus siap menang dan siap kalah. Partai Golkar menempati urutan kedua, setelah 26 Juli Partai Demokrat telah mendaftarkan bapaslonnya. Nanti siang akan ada bapaslon PDIP, serta dari PAN-PPRN,”

sindonews.com