Belum ada titik temu pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada

Belum ada titik temu pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada

Belum ada titik temu pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada

Jakarta: Belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada untuk dua hal, yaitu proses pemilihan kepala daerah dan penentuan wakil kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Abdul Hakam Naja. Menurutnya, pemerintah mengharapkan DPR bersepakat dalam dua hal itu. Pemerintah menginginkan hanya pemilihan gubernur yang langsung dipilih masyarakat, sementara bupati/walikota dipilih DPRD.

“Sementara mayoritas fraksi di DPR menginginkan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih langsung,” jelas Hakam yang merupakan politisi PAN, Jakarta, Jumat (19/7).

Namun menurut Hakam, tidak menutup kemungkinan sejumlah fraksi di DPR melakukan pergeseran. “Karena memang dalam fraksi sendiri masih terdapat perbedaan-perbedaan,” lanjut dia.

Mayoritas fraksi menilai kepala daerah yang dipilih langsung akan lebih demokratis. “Kalau dipilih oleh DPRD kan ada pandangan calon dari partai besar yang akan menang,” imbuh Hakam.

Sementara menurut Staf Ahli Kementrian Dalam Negeri bidang Politik Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonyzar Moenek, pemilukada secara langsung lebih banyak segi negatifnya.

“Bagaimana mahalnya biaya Pemilu Kada dan banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus. Jadi sudahlah, toh pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap demokrasi, walaupun secara tidak langsung,” papar Donny.

Sehingga, menurut Hakam, perlu ada pertemuan antara Komisi II DPR, pemerintah dan ketua fraksi. “Rencananya kita akan mengadakan pertemuan pada masa sidang depan, setelah reses,” ujar dia.

Selain itu, hal lain yang pemerintah anggap penting untuk disetujui DPR adalah tentang wakil kepala daerah. Pemerintah menginginkan wakil ditentukan kepala daerah, sehingga yang dipilih langsung hanya kepala daerah, tidak satu paket.

“Menentukan hal ini penting karena akan mengubah perpolitikan nasional. Kami perlu merenungkan secara mendalam,” ungkap Hakam.

Dalam RUU Pilkada, ada tujuh hal yang menjadi pokok persoalan. Di antaranya mekanisme pilkada langsung/tidak langsung, pemilihan kandidat kepala daerah dan wakilnya dalam satu paket, politik dinasti, penyelesaian sengketa pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, beban biaya penyelenggaraan pilkada, dan pembatasan dana kampanye pilkada.(Lulu Hanifah)

metrotvnews.com