Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), menjadi senjata pamungkas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjerat para pelanggar hukum pemilu.

“Sentra Gakkumdu adalah senjata pamungkas bagi pelanggar pemilu. Jadi, siapa saja yang melanggar bisa dipidanakan. Gakkumdu ini ada Kapolisian dan Kejaksaan,” ujar Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron di acara yang bertajuk ‘Rakornas Sentra Gakkumdu’ di Jakarta, Rabu (6/11/2013) malam.

Kata Daniel, Sentra Gakkumdu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, terutama bab XXII Tentang Ketentuan Pidana.

“Berpedoman pada UU itu, para pelanggar pemilu  bisa dijerat hukum pidana, baik berdasarkan laporan, maupun temuan Bawaslu sendiri. Seperti money politic, manipulasi surat suara dan lain-lain,” lanjutnya.

Selain itu, menyertakan alat bukti apapun baik foto, barang yang diberikan oleh calon, dan rekaman video, bisa membuktikan kejahatan pemilu tersebut. (ydh)

okezone.com

Tiga Pasangan Kandidat Gugat Hasil Pilkada Taput

Penindakan Pelanggar Pilgub Tak Beri Efek Jera

Penindakan Pelanggar Pilgub Tak Beri Efek Jera

suaramerdeka.com – Penindakan terhadap pelaku pelanggaran pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 masih dipertanyakan. Sedikitnya pelaku yang yang benar-benar diproses secara hukum memunculkan keraguan bahwa proses tersebut akan mampu memberi efek jera.

Sepanjang pelaksanaan Pilgub, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengungkap 187 pelanggaran. Hampir semuanya hanya berujung sanksi administratif dan hanya satu yang masuk ranah pidana, yakni keberpihakan PNS di Magelang.

“Bagaimana dengan kasus mobil dinas pada deklarasi seorang calon, bagaimana penyelesaiannya,” kata Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Amir Machmud, Selasa (23/7) di Hotel Quest Semarang.

Pada acara Rapat Evaluasi Eksternal Pengawasan Pilgub 2013 itu, Amir menekankan pentingnya penuntasan suatu kasus. Selain memberi efek jera bagi pelaku, juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa laporan mereka tentang suatu pelanggaran benar-benar mempengaruhi hasil pemilihan. Kasus yang tidak tuntas hanya akan membuat perkara yang sama terulang atau malah semakin menyebar dan membesar.

“Lihat saja politik uang terus berlangsung dan sulit dicegah,” tukasnya.

Selain Amir, diskusi yang digelar Bawaslu Jateng itu juga menghadirkan Anggota KPU Jateng Nuswantoro Dwiwarno, Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jateng Rina Ratnaningrum, serta dua komisioner Bawaslu Jateng Teguh Purnomo dan Juhanah.

Menurut Nuswantoro, suatu pemilihan dikatakan berhasil jika memenuhi tiga unsur, yakni kualitas administrasi, kualitas politis proses elektoral, dan kualitas produk hasil pemilukada. Pada Pilgub Jateng 2013, menurut dia, telah berhasil terlaksana sesuai jadwal, penyelenggara mampu menjaga kemandirian dan legitimiasi, serta mampu memilih pasangan calon yang baik dan berkualitas. “Jadi tiga unsur itu terpenuhi,” tegasnya.

Tapi dari pengalaman kemarin, masih banyak persoalan yang melingkupi pemilihan kepala daerah. Hal pertama adalah banyaknya regulasi yang tidak sinkron, tidak implementatif, atau bahkan kosong. Masyarakat juga sudah sangat jenuh dengan pesta demokrasi dan kerja partai politik yang kurang maksimal karena diganggu persiapan Pemilu 2014.

Dari segi pengawasan, yang harus ditekankan lagi adalah dana kampanye. Menurut Nuswantoro, dana kampanye sangat rawan penyimpangan karena regulasi tidak tegas mengatur sanksi. “Apa benar selama pilgub hanya mengeluarkan Rp 8 miliar? bahkan ada yang hanya melapor Rp 6 miliar?” jelasnya.

Rina Ratnaningrum meminta Bawaslu tidak hanya melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan. Tapi juga mendampingi parpol dalam pendidikan politik kader. Ia juga meminta Bawaslu lebih fokus mengatasi netralitas PNS untuk menghindari pengkotak-kotakkan, konflik kepentingan, dan diskriminasi pelayanan.

suaramerdeka.com