Ketua KPU Jatim Dihukum DKPP

Ketua KPU Jatim Dihukum DKPP

Ketua KPU Jatim Dihukum DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad. Andry dinilai bersalah dalam kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua majelis hakim Nur Hidayat Sarbini membenarkan hasil putusan tersebut. “Iya, Ketua KPU Jawa Timur dinyatakan bersalah melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” kata Hidayat saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 November 2013.

Dalam putusan nomor 127/DKPP-PKE-II/2013, majelis hakim menjatuhkan sanksi peringatan kepada Andry. Menurut Nur Hidayat, persidangan yang digelar sekitar pukul 16.00 WIB itu dihadiri anggota majelis hakim Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nelson Simanjuntak. Turut hadir kuasa hukum Soekarwo-Saifullah Yusuf (KaRsa), Trimoelja D. Soerjadi, selaku pengadu dan Andry Dewanto Ahmad.

Sanksi peringatan itu berdasarkan kesimpulan penilaian atas fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan pengadu dan bukti-bukti serta dokumen yang disampaikan pengadu. Andry dianggap bersalah melanggar Pasal 15 dan 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilu tentang asas profesionalitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, gara-gara menyebarkan pesan melalui BlackBerry Messenger, Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad diadukan ke DKPP. Karena isi pesan itu maka Ketua KPU Jatim tersebut dinilai telah bertindak tidak imparsial. Pada 21 Agustus 2013 pukul 15.41, teradu mengirimkan pesan melalui BlackBerry Messenger yang isinya: “Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP dlm debat kandidat di Metro TV Live dr Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan…”

Kuasa hukum Tim KarSa, Trimpoelja D. Soerjadi, menilai putusan DKPP itu mengecewakan. Sebagai pengadu, ia menginginkan Andry diberhentikan sebagai ketua dan anggota KPU. “Kami merasa kecewa. Karena yang kami minta (Andry) dipecat, diberhentikan sebagai ketua dan anggota KPU,” ujar Trimoelja.

Dengan terbukti bersalah berarti Andry juga terbukti berpihak dan bertindak imparsial. Seharusnya, kata Trimoelja, pelanggaran ini cukup berat dan dijatuhi sanksi pemecatan.

Trimooelja menilai ralat yang dilakukan Andry sesaat setelah pengiriman pesan tersebut menjadi pertimbangan para hakim untuk memberikan sanksi peringatan. Apalagi, dalam beberapa bulan ke depan, masa jabatan Andry sebagai Ketua KPU Jatim sudah habis sehingga sanksi peringatan dianggap sudah cukup.

Sementara itu, Andry masih belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya. Telepon selulernya tidak aktif, demikian pula dengan BlackBerry Messenger miliknya.

tempo.co

PDIP Sulbar minta KPU benahi DPT pemilu

PDIP Sulbar minta KPU benahi DPT pemilu

PDIP Sulbar minta KPU benahi DPT pemilu

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Barat, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk lebih serius melakukan pembenahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Legislatif 2014.

“Saya sepekat jika teman-teman Bawaslu untuk terus mendorong KPU melakukan pembenahan terhadap persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Karena itu, proses pembenahan DPT tersebut harus dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga tidak menjadi biang persoalan hasil Pemilihan Legislatif 9 April 2014,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Sulbar, Rayu di Mamuju, Senin.

Menurutnya, berkaca pada Pemilu sebelumnya maka persoalan DPT kerap mewarnai munculnya benih-benih terjadinya kecurangan.

“Saya tidak menyimpulkan bahwa persoalan carut marutnya DPT ini merupakan kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah bersama penyelenggara. Karena itu, kami minta agar penyelenggara bekerja profesional dalam menyongsong terwujudnya pesta demokrasi yang demokratis,”jelasnya.

Rayu yang juga anggota DPRD Sulbar menyampaikan, KPU selaku penyelenggara sangat menentukan hasil pesta demokrasi di negara ini.

“Bagaimana mungkin hasil pesta demokrasi berjalan baik apabila dalam proses tahapan diwarnai munculnya kecurangan. Ini yang harus dibenahi agar demokrasi yang kita bangun menghasilkan kualitas yang baik,” jelasnya.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar, Busran Riandy juga mengingatkan agar KPU segera vaktualkan DPT Pemilu 9 April 2014.

“Mesti telah dilakukan penetapan DPT Pemilu, namun kami meminta agar KPU tetap pro aktif melakukan pembenahan hingga pelaksanaan pemilu,” katanya.

Ia menuturkan, walaupun secara formal rapat pleno penetapan DPT Pemilu Sulbar telah dilaksanakan namun pembenahan masih memungkinkan dilakukan.

Busran Riandi menyampaikan, hasil pleno DPT Pemilu ini masih terjadi pokok-pokok masalah khususnya menyangkut NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga).

“KPU mesti bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses validasi data menyangkut NIK dan NKK. Dua hal ini menjadi persoalan yang krusial yang harus segera dibenahi oleh KPU,” jelasnya. (*)

antaranews.com

KPU Padang Siap Hadapi Gugatan Pilkada

KPU Padang Siap Hadapi Gugatan Pilkada

KPU Padang Siap Hadapi Gugatan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat, siap menghadapi gugatan sengketa pemilihan kepala daerah setempat yang diajukan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebagai penyelenggara, kami sebagai penyelanggara pilkada harus siap menghadapi masalah gugatan dari para pasangan calon wali kota,” kata Ketua KPU Padang Alison di Padang, Senin.

Pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu pasangan calon wali kota dengan wakil wali kota, Mohammad Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka (Michel-Jadi), mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (8/11).

“Kami tidak tahu pokok perkara gugatan yang diajukan calon kepala daerah itu ke MK,” ujar dia.

Jika MK menerima perkara tersebut, KPU Riau akan mempersiapkan pembelaannya.

“Kita tentu akan mempersiapakan segala sesuatu bukti-bukti di lapangan yang berkaitan dengan gugatan-gugatan,” kata Alison

Sejak penetapan hasil penghitungan suara, KPU Padang belum menerima laporan pengaduan masalah pilkada dari pasangan calon kepala daerah.

“Hasil rekapitulasi tersebut tidak ada satu pasangan calon pun yang meraih perolehan suara 30 persen tambah satu sehingga diputuskan Pilkada Padang harus dilakukan dua putaran,” kata dia.

Menurut dia, masalah puas dan tidak puas dengan keputusan pada rapat pleno tersebut pasti ada dari pasangan calon kepala daerah.

“Sesuai peraturan yang berlaku, bagi pihak yang merasa dirugikan dipersilakan mendaftarkan gugatannya ke MK, tiga hari setelah ditetapkannya keputusan tersebut oleh KPU,” ujar dia.

KPU akan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil dan siap menghadapi gugatan pilkada dalam sidang MK maupun ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“KPU telah menyiapkan bukti memperkuat keputusan terhadap proses tahapan pilkada, termasuk rekapitulasi penghitungan suara,” katanya.

Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan KPU Padang pada Senin (4/11) malam di Hotel Grand Inna Muara Padang. Tidak ada pasangan calon kepala daerah meraih suara 30 persen tambah satu.

Perolehan suara pasangan calon sebagai berikut, pasangan nomor urut 1, Emma Yohanna-Wahyu Irama Putra, meraih 25.599 suara atau 8,17 persen, Mohammad Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka diusung Partai Demokrat, PAN, dan koalisi partai non-parlemen meraih 48.704 suara atau 15,55 persen, Mahyeldi-Emzalmi yang diusung PKS dan PPP memperoleh 92.218 suara atau 29,46 persen.

Pasangan dari jalur perseorangan, Maigus Nasir-Armalis 36.465 suara atau 11,64 persen, Syamsuar Syam-Mawardi Nur 4.616 suara atau 1,43 persen, Kandris Asrin-Indra Dwipa 13.762 suara atau 4,39 persen, Indra Jaya -Yefri Hendri Darmi 4.470 suara atau 1,43 persen.

Selain itu, pasangan Ibrahim- Nardi Gusman meraih 14.845 suara atau 4,74 persen dan Asnawi Bahar-Surya Budhi 12.626 suara atau 4.03 persen.

Pasangan Desri Ayunda-James Helyward dari jalur perseorangan meraih 59.845 suara atau 19,11 persen.(fr)

msn.com

 

Ketua KPU Jatim Dihukum DKPP

Kpu Lebak Jamin Psu Pilkada Kondusif

Kpu Lebak Jamin Psu Pilkada Kondusif

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menjamin pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah setempat, 14 November 2013, berjalan tertib, aman, dan kondusif.

“Kita yakin pemungutan suara ulang (PSU) kondusif,” kata Ketua KPU Kabupaten Lebak Agus Sutisna di Rangkasbitung, Jumat.

Pihaknya terus menyosialisasikan PSU untuk memilih bupati dan wakil bupati setempat, di antaranya agar masyarakat mendukung pilkada secara lancar, tertib dan aman.

Ia mengatakan Pilkada Lebak putaran pertama pada 31 Agustus 2013 berjalan sukses, tanpa kericuhan maupun konflik.

Berdasarkan pengalaman itu, pihaknya memberikan jaminan bahwa PSU Pilkada Lebak relatif kondusif.

Selain itu, pihaknya meminta para pendukung, tim sukses, relawan, maupun simpatisan dari calon bupati dan wakil bupati dapat memberikan suasana damai, tanpa kekerasan atau konflik.

Ia mengatakan di beberapa daerah di Tanah Air, dalam pilkada sering terjadi tindakan anarkis sehingga merugikan masyarakat.

“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar PSU berjalan damai, aman, dan kondusif,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah warga setempat yang masuk daftar pemilih tetap PSU Pilkada Lebak tercatat 894.280 jiwa.

Masyarakat diminta berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna menyampaikan hak suara dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati setempat.

“Kami minta masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS yang tersebar di 345 desa dan kelurahan,” katanya.

Ia mengatakan kondisi Lebak menjelang PSU relatif aman dan kondusif, bahkan tidak ditemukan adanya provokator maupun praktik penghasutan dari pendukung ketiga calon itu.

Ia mengharapkan para kader partai, tim sukses, maupun simpatisan ketiga pasangan kepala daerah, agar menjaga ketertiban dan keamanan.

“Kita minta PSU bupati dan wakil bupati kondusif dan damai,” katanya.

iyaa.com

 

Kpu Banten Berharap Pilkada Tangerang Tidak Diulang

Kpu Banten Berharap Pilkada Tangerang Tidak Diulang

Kpu Banten Berharap Pilkada Tangerang Tidak Diulang

Tangerang, 8/11 (Antara) – KPU Banten berharap agar Pilkada Kota Tangerang tidak diputus untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Kami yakin dari hasil kerja verifikasi yang telah dilakukan, Pilkada Kota Tangerang tidak akan diulang,” kata anggota KPU Banten, Syaiful Bahri dihubungi, Jumat.

Syaiful mengatakan, keyakinan tidak akan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang karena masalah yang ada dalam Pilkada Kota Tangerang hanya mengenai tes kesehatan pasangan dan dukungan parpol, bukan hasil pemungutan suara.

Oleh karena

 

itu, lanjut Syaiful, verifikasi tersebut tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara jika ada salah satu pasangan yang didiskualifikasi.

Sebab, perolehan suara pemenang Pilkada Kota Tangerang yakni pasangan Arief-Sachrudin, berbeda jauh dengan pasangan lainnya maupun yang kini bermasalah.

“Permasalahan itu tidak akan memengaruhi keputusan KPU yang telah menetapkan pasangan Arief – Sachrudin sebagai pemenang,” ujarnya.

Pengamat Tata Negara, Refly Harun mengatakan, putusan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan jika mempengaruhi perolehan suara calon yang menang.

Namun, bila masalah tersebut tidak dapat mempengaruhi, maka MK bisa dapat segera memutus perkara ini dan menetapkan pemenang sesuai dengan keputusan KPU.

Walaupun demikian, Refly berpendapat bila MK melakukan sidang lanjutan dengan memangil Partai Hanura untuk memastikan kelengkapan administrasi sebelum ditetapkan pemenang. Meski nantinya ada calon yang didiskualifikasi karena kurang partai politik pendukung.

“Intinya, sengketa Pilkada Kota Tangerang dapat diselesaikan oleh MK secara cepat tanpa berlarut-larut bahkan PSU,” tukasnya.

iyaa.com

 

Ketua KPU Jatim Dihukum DKPP

KPU Serahkan Berkas Pilkada

KPU Serahkan Berkas Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya menyerahkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya, Senin kemarin. Menurut Ketua KPU Kubu Raya, Idris Maheru penyerahan hasil putusan itu bukan perintah dari MK akan tetapi bagian dari tahapan penyelenggara pilkada Kubu Raya. sehingga ada atau tidak ada gugatan berkas hasil Pilkada tetap akan diserahkan. “Dan tiga hari setelah putusan MK wajib diserahkan,” katanya. Idris menjelaskan pada 24 September lalu KPU telah membacakan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kubu Raya. Rapat pleno memutuskan pasangan Rusman Ali – Hermanus ditetapkan sebagai bupati dan wabup terpilih periode 2014 – 2019 menggantikan pasangan incumbent Muda Mahendrawan – Suharjo. Selisih perolehan suara yang diperoleh pasangan Rusman Ali – Hermanus dengan rival terberatnya pasangan Muda – Harjo 41,8 persen. Dimana pasangan Rusman Ali – Hermanus meraih 111.990 suara atau 43,78 persen sedangkan Muda – Harjo 41,98 persen atau 107.379 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1, Djohansyah – Ahok meraih 8.144 suara atau 3,18 persen, pasangan nomor urut 3 Kamaruzzaman – Andi Salmah meraih 23.199 atau 9,07 persen dan pasangan nomor urut 4 David – Hasbulloh 23.199 suara atau 9,07 persen. Dengan total suara sah 255.802 suara dan tidak sah 3.923 sehingga total surat suara yang terpakai 259.724 dari 404.989 yang dicetak termasuk cadangan 2,5 persen. Dari hasil rekapitulasi 9 PPK tingkat kecamatan, pasangan Rusman Ali – Hermanus berhasil memenangkan pemilukada di 7 Kecamatan yakni Kecamatan Rasau Jaya, Kubu, Batu Ampar, Terentang, Sui Ambawang, Kuala Mandor B dan Teluk Pakedai. Sementara pasangan Muda – Harjo hanya menang di dua kecamatan yakni Sui Raya dan Sui Kakap. Idiris menyatakan, jadi penyerahan berkas hasil pelaksanaan Pilkada ini lebih pada penegasan terhadap putusan MK. Namun hasilnya tetap seperti pada saat pelaksanaan pleno. (adg)

pontianakpost.com

Ketua KPU Jatim Dihukum DKPP

KPU Maluku Diminta Siapkan Pilkada Putaran Kedua

KPU Maluku Diminta Siapkan Pilkada Putaran Kedua

Ketua Fraksi Partai Demokrat  DPRD Maluku Tengah (Malteng), Halimun Saulatu mendesak KPU Provinsi Maluku menyiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan pilkada putaran kedua.

KPU Maluku harus secepatnya mengambil sikap dengan segera memintakan MK memproses penyelesaian sengketa pilkada yang saat ini belum ada kepastian.

“Kami sarankan, KPU Maluku pada proses pilkada putaran kedua nanti memberi peluang kepada LSM-LSM atau lembaga independen untuk ikut serta mengawasi distribusi surat suara,” ungkap Halimun Senin (4/11).

Pelanggaran yang paling besar dan banyak terjadi di Seram Bagian Timur (SBT)  itu menjadi catatan bagi semua, sehingga tidak terulang lagi di putaran kedua.

Ia mengimbau kepada seluruh rakyat Maluku untuk menghindari propaganda politik yang diduga dilakukan oleh tim-tim pemenangan.

Di tempat terpisah, dosen FISIP Unpatti, Paulus Koritelu mengatakan, lambatnya MK dalam menetapkan jadwal persidangan sebagaimana yang terjadi hampir dua pekan terakhir ini telah membuat keraguan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga elemen penyelenggara pilkada baik itu KPU dan Bawaslu serta MK sendiri  maupun kepentingan-kepentingan politik yang membuat proses ini semakin berlarut-larut.

“Jika lambat maka menimbulkan kerugian bagi masyarakat Maluku,” ujar Paulus.

Sebagaimana diketahui, terakhir persidangan sengketa Pilkada Maluku berlangsung di Ruang Sidang MK lantai II, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, Kamis (17/10) yang dipimpin Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Muhammad Alim dan Arief Hidayat.

Namun informasi yang diperoleh SP dari KPU menyebutkan,  sidang dengan agenda pengucapan putusan Pilkada Maluku akan digelar di Ruang Sidang MK lantai II, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, Kamis (14/11)mendatan, pukul 15.30 WIB.

Disebutkan pula, selama ini persidangan sengketa Pilkada Maluku dipimpin majelis hakim konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva didampingi Muhammad Alim dan Arief Hidayat.

Namun nantinya pada persidangan terakhir itu, kedelapan hakim konsitusi akan hadir. Jika nantinya MK memutuskan sengketa pilkada Maluku pada Kamis (14/11) maka dipastikan, KPU memanfaatkan waktu sisa yang ada untuk dilaksanakan putaran kedua yang diprediksi pada akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013. [156]

suarapembaruan.com

 

Kpu Banten Berharap Pilkada Tangerang Tidak Diulang

KPU Mimika Gelar Pleno Hasil Pilkada

KPU Mimika Gelar Pleno Hasil Pilkada

Setelah beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika menyatakan siap menggelar rapat pleno rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pilkada Mimika di gedung Eme Neme Yauware, Sabtu (26/10/2013) besok.

Ditemui seusai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Muspida Plus Kabupaten Mimika, Kamis (24/10/2013) petang, Ketua KPU Mimika, Karolus Tsunme mengatakan, keterlambatan ini akibat pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Mimika untuk melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran. Selain itu, Karolus juga menuding aksi yang digelar oleh sejumlah kandidat di gedung Eme Neme Yauware dan kantor KPU Mimika, menjadi penghambat, karena mengganggu konsentrasi mereka.

“Kami sudah mengumpulkan 12 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk melakukan klarifikasi dan sudah ada kejelasan,” ungkap Karolus.

Terkait pelaksanaan tahapan dalam Pilkada Mimika yang tidak sesuai jadwal, Karolus berdalih bahwa faktor ini akibat karakteristik warga di Kabupaten Mimika yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Apa yang terjadi di Timika ini berbeda, kita tidak harus pastikan akan berjalan sesuai dengan aturan,” tegas Karolus.

Karolus berharap, pihaknya mendapat dukungan dari warga Kabupaten Mimika, serta 11 kandidat calon bupati. Meski ada pihak yang sudah menyatakan menolak hasil Pilkada Mimika, ia mengingatkan bahwa putusan pleno inilah yang menjadi bahan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini menegaskan pihaknya akan menurunkan sebanyak 700 personel dari Polres Mimika dibantu Brimob Detasemen B Polda Papua dan anggota TNI untuk mengamankan jalannya pleno KPU Mimika.

“Sejak Senin kemarin, kami sudah melakukan gelar pasukan untuk mengamankan pelaksanaan pleno KPU Mimika,” tegas Rontini.

Sebelumnya, KPU Mimika berencana menggelar pleno rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pilkada Mimika, Senin (21/10/2013) lalu. Namun kegiatan ini tertunda menyusul banyaknya gugatan dari kandidat terkait hasil Pleno PPD Mimika Baru yang terindikasi penggelembungan suara. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018, yang digelar Kamis (10/10/2013) lalu, diikuti oleh 11 pasang calon bupati dan wakil bupati.

tribunnews.com

 

Daftar Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II

FAIT: Ada 4 Celah Potensi Kecurangan Pemilu

FAIT: Ada 4 Celah Potensi Kecurangan Pemilu

Perhelatan Pemilu 2014 sudah di depan mata. Namun, kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang diharapkan nantinya berlangsung jujur, adil dan transparan belum maksimal seiring ditemukannya DPT yang tidak valid oleh Bawaslu di berbagai daerah.

Selain penyusunan DPT, sisi pengamanan Pemilu juga yang sangat penting. Pengamanan Pemilu harus dapat menjamin sterilnya Pemilu dari tindakan manipulasi data dan hasil pemilu. Oleh karena itu, pengamanan Pemilu jangan dianalogikan sebagai sesuatu yang rahasia dan tertutup bagi pihak-pihak di luar KPU. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan demokrasi, namun pengamanan pemilu tidak dapat dilepaskan dari prinsip transparansi.

“Pengamanan Pemilu jangan dianalogikan dengan rahasia, tetapi pengamanan Pemilu harus diartikan sebagai transparansi yang terbebas dari manipulasi. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila KPU bekerja sama dengan Lemsaneg dalam hal pengamanan Pemilu 2014 ”, sebut Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus.

Menurut Hotland Sitorus, setidaknya terdapat empat celah potensi kecurangan pada Pemilu 2014 yang akan datang. Keempat celah tersebut adalah, celah administratif, celah teknologi (hardware/software), celah campur tangan manusia, dan celah regulasi (aturan).

“Adanya temuan e-ktp bermasalah dan DPT yang tidak valid mengindikasikan kuatnya celah kecurangan secara administratif. Dikaitkan dengan proses pembuatan e-ktp, maka perlu dipertanyakan, adakah mekanisme pengawasan pembuatan e-ktp yang dapat memastikan bahwa e-ktp yang tercetak jumlahnya sesuai dengan yang berhak mendapatkannya. Hal ini sangat berhubungan apabila dikaitkan dengan putusan MK pada Pemilu 2009 lalu, yang memperbolehkan penggunaan KTP bagi yang tidak tercantum di DPT. Jadi sangat jelas benang merahnya dan sangat potensial disalahgunakan pada Pemilu 2014 nanti.”, tegas Hotland Sitorus

“Celah kedua adalah, penyalahgunaan teknologi (software/hardware). Untuk penggunaan teknologi ini, FAIT berharap agar Komisi Dua DPR-RI menginstruksikan agar perangkat teknologi yang digunakan KPU divalidasi sebelum digunakan pada Pemilu 2014 nanti.”, lanjut Hotland Sitorus.

“Sedangkan celah ketiga adalah, campur tangan manusia (Penyelenggaraan Pemilu) yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam menentukan (merekayasa) hasil Pemilu. Celah keempat adalah, regulasi (aturan) yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara seperti MK dan KPU sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014”, tegas Hotland Sitorus.

“Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua elemen bangsa agar bersama-sama mengawasi Pemilu 2014 yang akan datang. FAIT siap bergandengan tangan dengan lembaga terkait dalam hal pengawalan proses demokrasi ini.”, sebut Sekjen FAIT, Janner Simarmata.

“Kami sedang mempersiapkan usulan-usulan yang berhubungan dengan teknis pengawasan Pemilu 2014. Sesegera mungkin, kami akan menyampaikannya kepada Komisi dua DPR-RI”, tegas Janner Simarmata.

“Selain itu, sebagai bentuk dedikasi kami terhadap bangsa ini, dalam waktu dekat FAIT akan menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengulas topik -Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mengantisipasi Kecurangan Pemilu 2014-. Seminar ini akan mengkolaborasi Para Pakar di bidang IT, Politik, Hukum dan Lembaga Terkait”, pungkas Janner Simarmata.

suaramerdeka.com

 

Tiga Pasangan Kandidat Gugat Hasil Pilkada Taput

Tiga Pasangan Kandidat Gugat Hasil Pilkada Taput

Tiga Pasangan Kandidat Gugat Hasil Pilkada Taput

 

MEDAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli Utara (Taput) menetapkan rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah (pilkada) periode 2014-2019, Jumat (14/10). Namun, hasil rekapitulasi ditolak tiga pasangan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati (cabup/cawabup). Ketiga pasangan kandidat cabup/cawabub itu menolak karena proses Pilkada Taput sudah cacat hukum sejak awal.

Hal ini disampaikan calon bupati nomor urut 2, Ratna Ester Lumbantobing kepada di SH di Tarutung, Jumat (18/10). Dia mengungkapkan, baru kali ini ada peserta pilkada yang diikutkan sebagai peserta atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan justru menyebabkan partai politik (parpol) memberikan dukungan ganda.

“Kalau parpol memberikan dukungan kepada pasangan cabup/cawabup lebih dari satu orang dan itu dikabulkan dan dibiarkan KPU maka ini sebuah pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan. Sejak awal kita sudah menolak,  keputusan ini pun kami menolak dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ratna.

Sementara hasil rekapitulasi Pilkada Taput, KPUD menetapkan perolehan suara pasangan Saur Lumbantobing-Manerep Manalu (Saurma) 39.484 atau 27.66 persen suara. Dilanjutkan pasangan Nikson-Mauliate (Nikmat) dengan perolehan suara 35.645, atau 24,98 persen suara. Perolehan suara terbanyak ketiga diraih pasangan Bangkit Silaban-Daid PPH Hutabarat (Badia) dengan perolehan suara 22,53 persen, dilanjutkan pasangan Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang (BanjirMa) dengan perolehan suara 14.820, atau 10,38 persen suara.

Pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang memperoleh suara 4.19 persen suara dan dilanjutkan pasangan Margan Sibarani-Sutan Marulitua Nababan memperoleh 0,61 persen suara.

Ketua KPUD Taput, Lamtagon Manalu kepada wartawan di Taput, Kamis,(17/10) mengungkapkan karena dalam pilkada yang dilakukan, Kamis (10/10) tidak ada perolehan suara 30 persen+1 maka pilkada Taput akan dilakukan dua putaran.

“Berdasarkan perolehan suara, dua pasangan calon atas nama Saur Lumbantobing-Manerep Manalu (Saurma) dan pasangan Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (Nikmat) sebagai peringkat pertama dan kedua berhak untuk masuk dalam putaran kedua,” Lamtagon menegaskan.

shnews.com