Di Singapura, Akil, Atut, dan Wawan Bahas Pilkada

Dinasti Ratu Atut Bikin DPR Bingung Rumuskan Aturan Pilkada

Dinasti Ratu Atut Bikin DPR Bingung Rumuskan Aturan Pilkada

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan dibuat bingung menghadapi kuatnya cengkeraman politik dinasti Ratu Atut di Banten. Provinsi yang baru “merdeka” 13 tahun dari Jawa Barat itu kini dikuasai oleh keluarga sang gubernur, Ratu Atut Chosiyah.

Mulai dari suami, anak, ipar, sampai menantu Atut, semua punya jabatan politik penting di tanah Banten. Adik Atut misalnya, Tatu Chasanah, menjabat Wakil Bupati Serang. Adik Atut lainnya, Tubagus Haeral Jaman, menjabat Wali Kota Serang. Menantu Atut, Ade Rossi Khairunnisa, menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Ibu tiri Atut, Heryani, menjabat Wakil Bupati Pandeglang. Adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, menjabat Wali Kota Tangerang Selatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, Rabu 9 Oktober 2013, mengatakan sesungguhnya semua partai politik punya semangat sama untuk menolak politik dinasti. Masalahnya, konstitusi melindungi hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian, semua orang – terlepas mereka punya hubungan keluarga atau tidak – bisa berhak menduduki jabatan apapun.

Itu pula yang membuat aturan soal politik dinasti begitu pelik disusun, karena dikhawatirkan bertabrakan dengan hak konstitusi warga negara. Solusinya, kata Arif, perlu dibuat aturan main jelas soal jabatan eksekutif dan legislatif di daerah. Misalnya melalui proses seleksi yang terbuka dan transparan.

“Pemberian jabatan yang tidak dapat dikontrol, tidak diperbolehkan. Calon kepala daerah harus calon yang benar, dikehendaki rakyat, punya kapasitas dan kredibilitas baik, serta mampu menjalankan pemerintahan yang baik,” kata Arif di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sebagai anggota DPR yang mengurus masalah pilkada, Arif pun mengaku bingung bagaimana merumuskan aturan yang tepat namun tidak melanggar konstitusi. “Misalnya kalau si calon ini merupakan saudara incumbent, apakah tidak boleh maju? Itu kan melanggar hak konstitusi,” ujar politisi PDIP itu.

Cara lain untuk menyiasati politik dinasti yang ngawur, kata Arif, adalah dengan mengusulkan penetapan pasangan calon dari jauh-jauh hari. “Supaya publik tahu dan bisa merespons balik para calon yang diajukan partai politik. Dengan demikian rakyat bisa mengoreksi, mengkritisi, bahkan menolak jika calon tersebut terindikasi kolusi korupsi nepotisme, tidak kredibel, dan tidak berintegritas,” ujar dia.

Rumusan soal pilkada itu saat ini sedang dibahas oleh Komisi II. “Kami tidak bisa menolak politik dinasti dengan asal-asalan. Harus ada aturan yang jelas,” kata Arif. Aturan main jelas itu penting supaya legislasi yang telah disusun DPR tidak digugat lagi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

UU Pilkada juga nantinya akan mendorong partai politik untuk melakukan seleksi terbuka terhadap para calon kepala daerah. “Syaratnya kami perberat. Jadi calon incumbent tak bisa seenaknya mengusung keluarga. Harus jelas kapasitasnya,” ujar Arif.

viva.co.id

Gamawan sesalkan kericuhan sidang pilkada di MK

Mendagri dan DPR Bahas Sengketa Pilkada

Mendagri dan DPR Bahas Sengketa Pilkada

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya bersama DPR masih terus menggodok usulan penyelesaian sengketa pemilukada di pengadilan umum lewat revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Ini sedang dibahas dengan DPR. Hari ini,” kata Gamawan di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2013.

Formulasi yang diusulkan Gamawan dan Kementerian di revisi antara lain, penyelesaian sengketa pemilukada di tingkat kabupaten bisa diselesaikan di pengadilan tinggi. “Untuk tingkat gubernur diselesaikan di Mahkamah Agung,” kata Gamawan.

Sebelumnya, Gamawan pernah mengatakan bahwa usul revisi UU Pemilu Kepala Daerah sudah dia ajukan sejak Januari 2013. Dalam versi revisi, sengketa pemilu di tingkat kabupaten/kota diusulkan untuk ditangani Pengadilan Tinggi, dan tingkat provinsi oleh Mahkamah Agung. “Usulan itu sudah lebih dulu sebelum ada kasus suap Ketua MK,” kata Gamawan.

Menurutnya, penanganan sengketa di Mahkamah Konstitusi membutuhkan biaya yang tidak murah. Ia mencontohkan kasus sengketa pilkada Sumba Barat Daya yang menghabiskan banyak biaya dan tenaga.

Saat itu, Mahkamah Konstitusi meminta penyelenggara pemilu untuk membawa 144 kotak suara. Sesampainya di Jakarta ternyata tidak dibuka dan dibaca dalam persidangan. Padahal kotak tersebut dibawa dengan menyewa pesawat sejauh dua ribu kilometer. “Cost tinggi, capeknya luar biasa. Ini beban tinggi juga untuk calon kepala daerah,” kata Gamawan.

Penanganan sengketa di Pengadilan Tinggi akan menekan ongkos terutama di tingkat kabupaten/kota. Usulan ini, kata Gamawan, sudah dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ia mengklaim banyak anggota DPR yang menyetujuinya.

tempo.co

Kapolri Baru Harus Mampu Amankan Pemilu 2014

Kapolri Baru Harus Mampu Amankan Pemilu 2014

Kapolri Baru Harus Mampu Amankan Pemilu 2014

Nudirman Munir, Anggota Komisi III DPR mengatakan bahwa calon Kapolri yang terpilih nanti harus dapat mengamankan Pemilihan Umum (pemilu) 2014.

Menurutnya, jika terpilih sebagai Kapolri, Komjen Pol. Sutarman harus bisa mengatasi segala kasus yang belum terselesaikan dan memperbaiki manajemen di kepolisian.

Namun, isu pengamanan menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 mendatang merupakan tugas pokok bagi Kapolri.

“Kapolri yang terpilih nanti harus bisa menjamin keamanan menjelang dan selama pemilu berlangsung,” ujarnya ketika dijumpai di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Nudirman mengaku sudah menduga Komjen Pol. Sutarman akan terpilih menjadi calon Kapolri.

“Keputusan ini sesuai dengan dugaan kami karena Sutarman memiliki prestasi dan pengalaman yang baik,” terangnya.

Meskipun begitu, Komisi III DPR RI akan tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan bahwa Komjen Pol. Sutarman memang pantas menjabat sebagai Kapolri.

“Kami di Komisi III akan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait isu keamanan,” imbuhnya.

Sementara, Edi Ramli Sitanggang anggota Komisi III fraksi Partai Demokrat juga sepakat dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuk Komjen Pol. Sutarman sebagai kandidat tunggal Kapolri.

“Sutarman ini track recordnya bagus, dia juga sudah tiga kali menjabat sebagai Kapolda. Artinya masyarakat puas dengan hasil kerjanya,” paparnya. (ltc)

bisnis.com

 

Pilkada Lewat DPRD Rawan Digugat

Malam Ini, Pemerintah Lobi DPR Soal RUU Pilkada

Malam Ini, Pemerintah Lobi DPR Soal RUU Pilkada

Setelah lama terkatung, nasib RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum juga menemukan titik terang sampai hari ini. Karenanya, pemerintah dan sejumlah anggota parlemen berencana menggelar pertemuan khusus untuk membahas lebih lanjut beberapa poin krusial dalam RUU tersebut.

“Mengenai RUU Pilkada, malam ini akan ada lobi antara pemerintah, fraksi, dan pansus (panitia khusus), bertempat di Hotel Aryaduta Karawaci,” beber Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo, kepada Republika, Selasa (1/10).

Ia menuturkan, salah satu pasal krusial dalam RUU Pilkada yang akan dilobikan dalam pertemuan nantinya adalah tentang masalah pemilihan langsung atau tidak untuk kepala daerah. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan pilkada langsung untuk gubernur dan pilkada tidak langsung untuk bupati/wali kota.

“Bila melihat perkembangan terakhir, usulan pemerintah sudah mendapat dukungan dari Fraksi Partai Demokrat dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sementara, fraksi-fraksi lain menginginkan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih secara langsung,” ungkapnya.

Namun, kata Agoes lagi, tidak menutup kemungkinan dinamika ini bakal berubah lagi. Yang jelas, salah satu tujuan diadakannya pertemuan malam ini adalah untuk mencari titik temu antara pemerintah dan parlemen terkait pasal tersebut. “Jika lobi selesai, saya perkirakan RUU Pilkada bisa segera rampung dibahas dalam masa sidang ini,” imbuhnya

republika.co.id

 

PPP Targetkan Perolehan Kursi DPR & DPRD 15-20%

PPP Targetkan Perolehan Kursi DPR & DPRD 15-20%

PPP Targetkan Perolehan Kursi DPR & DPRD 15-20%

Tangerang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap menargetkan perolehan kursi DPR dan DPRD 15-20 persen. Demikian disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fernita Darwis, di tengah halalbihalal caleg PPP, di Villa Bintaro Regency, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (9/8).”Untuk kursi PPP masih menargetkan 15-20 persen kursi untuk seluruh tingkat,” jelas caleg daerah pemilihan Jawa Barat III itu.

Lanjut Fernita, ia yakin target tercapai bila melihat kerja keras yang dilakukan caleg-caleg PPP, khususnya di saat Ramadhan ini. Banyak caleg PPP yang melakukan pendekatan religius kepada masyarakat.”Kami tidak melakukan pendekatan dengan pemberian sembako atau sarung, itu tidak mendidik. Kami ingin mendekati dan menunjukkan caleg PPP taat beragama,” pungkasnya.(RMO/MBB

starberita.com

Pemerintah dan DPR Mungkin Bersepakat untuk RUU Pilkada

Pemerintah dan DPR Mungkin Bersepakat untuk RUU Pilkada

Jakarta: Pemerintah dan DPR mungkin menemui titik terang untuk bersepakat dalam pembahasan RUU Pilkada.

Pasalnya, DPR menyatakan adanya kemungkinan pergeseran pendapat mengenai RUU tersebut.

Alotnya pembahasan RUU Pilkada karena belum sepakatnya pendapat pemerintah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam RUU Pilkada.

Pemerintah bersikeras menginginkan sistem pemilihan kepala daerah untuk tingkat kabupaten/kota dipilih oleh DPRD, cukup gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Dalam pembahasan di lobi terakhir, pemerintah tetap mengarahkan dan meyakinkan DPR untuk menyetujui hal ini,” ujar Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (20/7).

Menurut Djohan, sudah mulai ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR untuk menyetujui usulan pemerintah tersebut. “Sepertinya arah DPR mulai tergerak untuk menyamakan pemerintah. Mudah-mudahan saja,” lanjutnya.

Sedangkan menurut Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, mayoritas fraksi di DPR masih menyetujui mekanisme pemilukada dipilih secara langsung baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Sejauh ini mayoritas fraksi masih berada dalam posisi itu,” katanya.

Namun, Hakam melanjutkan, tidak menutup kemungkinan fraksi-fraksi di DPR akan mengubah posisinya untuk menyetujui usulan pemerintah. “Makanya nanti akan ada pertemuan lagi. Kita akan saling tukar pikiran, apa yang bisa diterima, dikompromikan, dan disepakati akan kita lihat nanti,” lanjutnya.

Hakam menambahkan, pemerintah pun sebenarnya sudah sepakat dengan DPR mengenai poin-poin lain yang tertuang dalam RUU Pilkada. Hanya mengenai sistem pemilihan kepala daerah ini yang dinilai penting agar DPR menyetujui pemerintah.

“Bisa saja DPR nanti bersepakat dengan pemerintah karena pemerintah pun sudah bersepakat dengan DPR mengenai poin-poin yang lain. Ya nanti saja kita lihat seperti apa hasilnya,” imbuhnya.

Bagaimana keputusannya nanti bergantung pada bagaimana hasil pertemuan antara pemerintah dan DPR yang rencananya dilaksanakan pada masa sidang depan di bulan Agustus, setelah masa reses DPR berakhir.

“Memang ada beberapa fraksi yang sudah memberikan sinyal bergeser, tapi kepastiannya kan harus kita tunggu saat pertemuan berlangsung,” kata Hakam.

Poin-poin yang dibahas dalam RUU Pilkada antara lain mekanisme pilkada langsung/tidak langsung, pemilihan kandidat kepala daerah dan wakilnya dalam satu paket, politik dinasti, penyelesaian sengketa pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, beban biaya penyelenggaraan pilkada, dan pembatasan dana kampanye pilkada.

Pemerintah bersikeras pada pendiriannya untuk mekanisme pemilihan kepala daerah ini karena menilai Indonesia belum siap untuk melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Kalau belum siap maka tidak perlu dipaksakan pemilihan langsung. Jangan sampai nanti pilkadanya kacau, berantakan, banyak kekerasan, bahkan kepala daerahnya ditangkap KPK. Jadi kita koreksi ini untuk pemerintahan ke depan,” papar Djohan. (Lulu Hanifah)

metrotvnews.com

Belum ada titik temu pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada

Belum ada titik temu pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada

Belum ada titik temu pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada

Jakarta: Belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait RUU Pilkada untuk dua hal, yaitu proses pemilihan kepala daerah dan penentuan wakil kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Abdul Hakam Naja. Menurutnya, pemerintah mengharapkan DPR bersepakat dalam dua hal itu. Pemerintah menginginkan hanya pemilihan gubernur yang langsung dipilih masyarakat, sementara bupati/walikota dipilih DPRD.

“Sementara mayoritas fraksi di DPR menginginkan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih langsung,” jelas Hakam yang merupakan politisi PAN, Jakarta, Jumat (19/7).

Namun menurut Hakam, tidak menutup kemungkinan sejumlah fraksi di DPR melakukan pergeseran. “Karena memang dalam fraksi sendiri masih terdapat perbedaan-perbedaan,” lanjut dia.

Mayoritas fraksi menilai kepala daerah yang dipilih langsung akan lebih demokratis. “Kalau dipilih oleh DPRD kan ada pandangan calon dari partai besar yang akan menang,” imbuh Hakam.

Sementara menurut Staf Ahli Kementrian Dalam Negeri bidang Politik Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonyzar Moenek, pemilukada secara langsung lebih banyak segi negatifnya.

“Bagaimana mahalnya biaya Pemilu Kada dan banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus. Jadi sudahlah, toh pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap demokrasi, walaupun secara tidak langsung,” papar Donny.

Sehingga, menurut Hakam, perlu ada pertemuan antara Komisi II DPR, pemerintah dan ketua fraksi. “Rencananya kita akan mengadakan pertemuan pada masa sidang depan, setelah reses,” ujar dia.

Selain itu, hal lain yang pemerintah anggap penting untuk disetujui DPR adalah tentang wakil kepala daerah. Pemerintah menginginkan wakil ditentukan kepala daerah, sehingga yang dipilih langsung hanya kepala daerah, tidak satu paket.

“Menentukan hal ini penting karena akan mengubah perpolitikan nasional. Kami perlu merenungkan secara mendalam,” ungkap Hakam.

Dalam RUU Pilkada, ada tujuh hal yang menjadi pokok persoalan. Di antaranya mekanisme pilkada langsung/tidak langsung, pemilihan kandidat kepala daerah dan wakilnya dalam satu paket, politik dinasti, penyelesaian sengketa pilkada, pelaksanaan pilkada serentak, beban biaya penyelenggaraan pilkada, dan pembatasan dana kampanye pilkada.(Lulu Hanifah)

metrotvnews.com