Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), menjadi senjata pamungkas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjerat para pelanggar hukum pemilu.

“Sentra Gakkumdu adalah senjata pamungkas bagi pelanggar pemilu. Jadi, siapa saja yang melanggar bisa dipidanakan. Gakkumdu ini ada Kapolisian dan Kejaksaan,” ujar Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron di acara yang bertajuk ‘Rakornas Sentra Gakkumdu’ di Jakarta, Rabu (6/11/2013) malam.

Kata Daniel, Sentra Gakkumdu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, terutama bab XXII Tentang Ketentuan Pidana.

“Berpedoman pada UU itu, para pelanggar pemilu  bisa dijerat hukum pidana, baik berdasarkan laporan, maupun temuan Bawaslu sendiri. Seperti money politic, manipulasi surat suara dan lain-lain,” lanjutnya.

Selain itu, menyertakan alat bukti apapun baik foto, barang yang diberikan oleh calon, dan rekaman video, bisa membuktikan kejahatan pemilu tersebut. (ydh)

okezone.com

Bawaslu Rekrut Satu Juta Mahasiswa Jadi Relawan Pemilu 2014

Bawaslu Rekrut Satu Juta Mahasiswa Jadi Relawan Pemilu 2014

Bawaslu Rekrut Satu Juta Mahasiswa Jadi Relawan Pemilu 2014

Untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana akan merekrut satu juta mahasiswa untuk menjadi relawan pengawas pemilu 2014.

“Mahasiswa dinilai masih cukup obyektif dan netral di tengah masyarakat. Relawan ini diisi oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad saat melaunching Gerakan Nasional Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu Bagi Pemilih Pemula, di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu, (28/9).

Dalam siaran pers yang diterima Republika, Muhammad mengatakan, relawan tersebut akan diterjunkan hingga ke pelosok-pelosok desa untuk mengawasi jalannya Pemilu. Dengan gerakan satu juta relawan yang melibatkan mahsiswa ini, pemilu 2014 nantinya diharapkan bisa lebih bagus, transparan, akuntabel, dan jujur.

”Persoalan money politic masih akan terjadi di Pemilu 2014. Sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih. Karena jika pengawasan hanya diserahkan ke Bawaslu, maka tidak bisa menjangkau seluruhnya. Target kita setiap TPS harus ada pengawas hingga ke pelosok-pelosok desa,” jelas Muhammad.

Diterangkan Muhammad, sebelum terjun melakukan pengawasan, relawan pengawas Pemilu ini akan mendapatkan training lebih dahulu. Mereka akan dilatih tentang apa yang harus diawasi, bagaimana mengawasi, dan terukur apa yang dia cermati di setiap tahapan Pemilu.

”Mahasiswa yang menjadi relawan ini, akan menjadi mata dan telinga dalam pengawasan Pemilu 2014,” terangnya.

Dengan adanya satu juta mahasiswa relawan pengawas Pemilu 2014 ini, diharapkan Muhammad, kecurangan di Pemilu 2014 dapat ditekan dan menjaga kemurnian pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta dapat menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran. Untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana akan merekrut satu juta mahasiswa untuk menjadi relawan pengawas pemilu 2014.

“Mahasiswa dinilai masih cukup obyektif dan netral di tengah masyarakat. Relawan ini diisi oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad saat melaunching Gerakan Nasional Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu Bagi Pemilih Pemula, di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu, (28/9).

Dalam siaran pers yang diterima Republika, Muhammad mengatakan, relawan tersebut akan diterjunkan hingga ke pelosok-pelosok desa untuk mengawasi jalannya Pemilu. Dengan gerakan satu juta relawan yang melibatkan mahsiswa ini, pemilu 2014 nantinya diharapkan bisa lebih bagus, transparan, akuntabel, dan jujur.

”Persoalan money politic masih akan terjadi di Pemilu 2014. Sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih. Karena jika pengawasan hanya diserahkan ke Bawaslu, maka tidak bisa menjangkau seluruhnya. Target kita setiap TPS harus ada pengawas hingga ke pelosok-pelosok desa,” jelas Muhammad.

Diterangkan Muhammad, sebelum terjun melakukan pengawasan, relawan pengawas Pemilu ini akan mendapatkan training lebih dahulu. Mereka akan dilatih tentang apa yang harus diawasi, bagaimana mengawasi, dan terukur apa yang dia cermati di setiap tahapan Pemilu.

”Mahasiswa yang menjadi relawan ini, akan menjadi mata dan telinga dalam pengawasan Pemilu 2014,” terangnya.

Dengan adanya satu juta mahasiswa relawan pengawas Pemilu 2014 ini, diharapkan Muhammad, kecurangan di Pemilu 2014 dapat ditekan dan menjaga kemurnian pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta dapat menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran.

republika.co.id

Daftar Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II

PPATK: Jelang Pemilu, Transaksi Mencurigakan Meningkat 125 Persen

PPATK: Jelang Pemilu, Transaksi Mencurigakan Meningkat 125 Persen

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, transaksi perbankan tunai yang mencurigakan meningkat 125 persen menjelang Pemilu 2014 maupun sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh karena itu, PPATK meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan pengawasan pada potensi politik uang oleh calon anggota legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2014 mendatang.

“Peningkatan (transaksi mencurigakan) dalam proses pemilihan 125 persen. Bahkan hasil penelitian kami, ada kecenderungan orang-orang yang sudah terpilih itu masih juga terlapor di PPATK. Ada kecenderungan orang-orang yang sudah terpilih (calon petahana) itu masih menjadi terlapor (pemilik transaksi mencurigakan),” ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso sebelum diskusi grup terfokus antara PPATK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, Rabu (18/9/2013) di Jakarta.

Dia mengungkapkan, temuan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya selama 2005 hingga 2012 lalu. Menurutnya, penelitian difokuskan terhadap caleg atau calon kepala daerah yang namanya pernah dilaporkan memiliki transaksi mencurigakan.

Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran negara dan pencucian uang, kata Agus, PPATK menyerahkan hasil penelitian tersebut kepada KPU dan Bawaslu. Dia berharap, para penyelenggara pemilu dapat menindaklanjuti temuaan pihaknya itu dengan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, terutama pemilu legislatif yang tinggal tujuh bulan lagi.

Agus menegaskan, KPU dan Bawaslu dapat menutup celah terjadinya praktik politik uang. “Kami sampaikan ke KPU dan Bawaslu agar mereka waspadai itu agar bisa dilakukan pengawasan lebih ketat untuk Pemilu 2014 dan pilkada,” tukasnya.

kompas.com

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Pemerintah Riau Utang Rp5 Miliar, Pilkada Putaran Dua Tanpa Bawaslu

Pemerintah Riau Utang Rp5 Miliar, Pilkada Putaran Dua Tanpa Bawaslu

Pemerintah Provinsi Riau masih menanggung utang sebesar Rp5 miliar yang merupakan dana bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawal atau mengawasi pemilihan kepala daerah setempat.

“Padahal dana tersebut sangat kami butuhkan di Pilkada Riau putaran pertama lalu,” kata Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin di Pekanbaru, Senin. Ia mengatakan, sebelumnya Bawaslu Riau mengajukan anggaran pengawasan Pilkada Riau sebesar Rp75 miliar.

Namun setelah melalui proses panjang, demikian Edy, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau memangkasnya hingga menjadi Rp10 miliar saja.

Hal itu menurut dia, beralasan bahwa pemerintah daerah setempat masih tertanggung utang Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga tidak mampu untuk memenuhi permintaan anggaran Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Riau.

Parahnya, demikian Edy, anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau itu baru direalisasikan beberapa bulan kemudian atau pada Juni 2013.

“Jumlahnya juga tidak sesuai dengan yang telah disahkan, yakni hanya setengahnya saja atau Rp5 miliar,” katanya. Dengan rasa tanggung jawab untuk menjalankan amanat undang-undang, kata dia, Bawaslu terus melakukan berbagai kegiatan atau tahapan untuk mengawasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat.

Namun setelah lama berjalan, kata Edy, sisa anggaran sebesar Rp5 miliar tidak juga dicairkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Riau sehingga terjadi hambatan-hambatan di setiap langkah pengawasan yang dilakukan.

“Kami diperlakukan seperti bola pimpong. Ke sana-ke sini `nggak` jelas arahnya. Akhirnya, kami memutuskan bahwa tugas Bawaslu pada Pilkada Riau berakhir pada tanggal 15 September kemarin saat dilaksanakannya Pleno oleh Komisi Pemilihan Umum,” katanya.

Dalam Rapat Pleno terbuka terkait hasil penghitungan suara Pilkada Riau yang dilaksanakan 4 September lalu, KPU setempat memastikan adanya putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013.

Hal itu karena tidak ada satupun pasangan calon yang berhasil mengumpulkan lebih dari 30 persen suara. Pada Pilkada Riau yang dilaksanakan secara langsung dan serentak di 12 kabupaten/kota itu, KPU Riau secara resmi menetapkan kemenangan dua pasang calon yakni nomor urut 1 Herman-Agus dan kandidat nomor urut 2 Anas-Andi.

Pasangan Anas-Andi memperoleh suara terbanyak dengan jumlah mencapai 685.291 (28,83 persen), sementara pasangan Herman-Agus ditempat kedua dengan mengumpulkan sebanyak 546.714 suara (23,00 persen).

Sementara tiga kandidat lainnya, yakni nomor urut 4 Achmad-Masrul berada di posisi ketiga dengan perolehan 492.665 suara (20,73 persen), disusul dengan pasangan Lukman Edy-Suryadi (nomor urut 3) yang mendapat 333.621 suara (14,04 persen).

Untuk pasangan bernomor urut 5 yakni Jon Erizal-Mambang Mit berada di posisi akhir dengan hanya mampu mengumpulkan sebanyak 318.548 suara atau setara dengan 13,40 persen saja.

“Dengan demikian, pasangan Herman-Agus dan Anas-Andi yang bakal melaju ke putaran kedua Pilkada Riau pada 30 Oktober mendatang,” katanya.

Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin juga tidak menjamin pelaksanaan Pilkada Riau putaran kedua itu.

“Kami tidak lagi ikut mengawasi Pilkada Riau putaran kedua. Ini sudah menjadi komitmen kami karena Pemprov Riau tidak melaksanakan kewajibannya dalam memfasilitasi pengawasan. Di putaran pertama saja, Pemprov Riau masih utang Rp5 miliar, sampai sekarang belum dibayar,” katanya. (Ant)

klikpositif.com

 

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu Ingatkan Parpol, Pileg Ikuti Aturan Main

Bawaslu Ingatkan Parpol, Pileg Ikuti Aturan Main

SEMARANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengingatkan partai politik (parpol) maupun bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk mengikuti aturan main dalam proses Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Meskipun tahapan pileg sudah memasuki masa kampanye, mereka saat ini harus mematuhi ketentuan untuk tidak menggelar rapat umum dan berkampanye di media cetak dan elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/ 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye rapat umum maupun lewat media cetak dan elektronik ini hanya dapat dilakukan 21 hari sebelum memasuki masa tenang mulai 6 April 2014. Jika partai maupun caleg sudah berkampanye lewat media cetak dan elektronik, maka hal itu melanggar ketentuan. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Abhan Misbah saat berkunjung ke kantor Suara Merdeka di Jl Raya Kaligawe, Semarang, Jumat (16/8).

Dalam kesempatan itu, Abhan didampingi dua anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo dan Juhana. Menurut dia, potensi penyimpangan sangat besar selama masa kampanye yang telah dimulai 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. Pemred Suara Merdeka Amir Machmud menyatakan, informasi yang disampaikan Bawaslu ini penting.

“Bagian periklanan juga harus mengetahui informasi ini. Saat Pemilu Legislatif 2009, kami bahkan pernah menolak karena ada permintaan dari partai untuk memasang iklan,” ungkapnya. Di sisi lain, Teguh Purnomo menyatakan, partai maupun bakal caleg yang berkampanye di luar jadwal akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 276 UU Nomor 8/ 2012, yakni pelanggar aturan dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 12 juta. (J17-78)

suaramerdeka.com

 

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu Diminta Sadap Pilkada Jatim

Bawaslu Diminta Sadap Pilkada Jatim

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, harus mendapat pengawasan serius. Itu karena terdapat upaya borong partai atau politik kartel oleh salah satu pasangan calon.

“Proses Pilkada Jatim dikuasai oleh kartel yang membatasi monopoli pasar. Khofifah dizolimi dengan tidak diloloskan. Electoral crime kejahatan pemilu terjadi dengan mengorbankan Khofifah,” kata pengamat politik Boni Hargens dalam sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2013).

Dia juga mengapresiasikan perjuangan Khofifah dalam menuntut haknya di Pilkada Jawa Timur. Kepada Bawaslu, Boni meminta ada perlakuan khusus. Bila perlu dilakukan penyadapan.

“Harusnya Bawaslu mengawasi secara serius kalau perlu disadap. Karena kejahatan politik uang dan korupsi politik itu hanya bisa diungkap dengan proses investigasi. Salah satunya lewat penyadapaan,” tegasnya.

Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute, La Ode Ahmadi menambahkan, ada beberapa poin penting yang perlu untuk dicermati dalam Pildaka Jawa Timur.

Pertama terjadi keberpihakan KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur 2013. Selanjutnya kata dia, KPU daerah tidak boleh menjadi alat yang dikendalikan oleh seseorang, penguasa atau partai politik tertentu.

“KPU daerah harus berfungsi tanpa bias atau kecenderungan politis. Adanya dugaan kebohongan menyebabkan persepsi publik akan bias atau dugaan adanya intervensi akan berdampak langsung tidak hanya pada kredibilitas lembaga yang berwenang, tetapi juga pada keseluruhan proses pemilukada,” pungkasnya.

jpnn.com

 

Bawaslu Punya Senjata Pamungkas Jerat Pelanggar Pemilu

Bawaslu: Spanduk Dan Baliho Caleg Melanggar Aturan

Bawaslu: Spanduk Dan Baliho Caleg Melanggar Aturan

MANADO (BK): Edaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan jika seluruh calon legislatif yang sudah memasang balho dan spanduk dengan menuliskan kata-kata menunjukan diri sebagai calon legislatif, melanggar aturan.

“Apalagi yang sudah menggunakan nomor urut itu semakin melanggar aturan,” kata Pimpinan Divisi Pengawasan Panwas Pemilu Kota Manado Jurike Kaeng kepada beritakawanua.com

Dikatakan Kaeng, penjelasan dari surat edaran tersebut mengatkan jika saat ini belum ada status calon legislatif melainkan baru bakal calon karena nama mereka baru sebatas pada Daftar Caleg Sementara bukan Daftar Caleg Tetap.

“Artinya mereka belum jelas apakah akan menjadi calon legislatif yang bertarung pada pemilihan umum. Apalagi jika sudah membubuhkan nomor urut itu sudah sangat menyalahi aturan,” kata Kaeng.

Menyikapi hal itu, sejumlah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengaku siap untuk menjalankan perintah dari surat edaran dari Bawaslu RI tersebut.

“Kami akan segera melakukan inventaris mana spanduk-spanduk yang melanggar aturan sesuai dengan petunjuk yang ada,” kata Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Tikala Isa Anshar Jusuf.

“Kami akan ikut prosedur melakukan pemanggilan caleg untuk memberitahukan mengenai pelarangan pemasangan spanduk tersebut,” kata Ketua Panwaslu Kecamatan Sario Yhandry Kandores diiyakan Ketua Panwaslu Kecamatan Wanea dan Wenang, Roland Porawow dan Frits Tuilan.

beritakawanua.com

 

Bawaslu: KPU, Larang Caleg Pasang Baliho!

KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon anggota legislatif (caleg) memasang baliho. Pasalnya, peserta kampanye sesungguhnya adalah partai politik (parpol), bukan caleg.

“Sebenarnya, yang kampanye adalah peserta pemilu, yaitu parpol. Jadi tidak melanggar hukum (jika KPU melarang caleg memasang baliho),” ujar Nelson saat ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (6/8/2013).

Menanggapi mulai banyaknya caleg yang memasang baliho lengkap dengan gambar wajahnya, Nelson mengatakan, hal itu disebabkan ketidaktegasan aturan soal atribut kampanye caleg dan waktu pemasangannya. Apalagi, katanya, belum ada penetapan daftar caleg tetap (DCT). Bakal caleg yang ada sekarang masih sangat mungkin dicoret.

“KPU memang tidak tegas melarang soal itu,” ujar Nelson.

Dia mengatakan, selama belum ada aturan yang secara tegas melarang soal pemasangan baliho oleh caleg itu, Bawaslu hanya dapat memberi imbauan. Ia meminta agar seluruh bacaleg berkampanye dengan jujur. Artinya, kata dia, jangan dulu menyebutkan daerah pemilihan dan nomor urut pencalonannya.

“Jangan dulu sebut nomor urut dia sebab pencalonan ini kan belum final. Kam memang tidak berharap dia dicoret (dari daftar calon sementara/DCS), tapi kan masih ada tanggapan masyarakat. Masih mungkin berubah. Sebenarnya nanti yang rugi calegnya sendiri,” pungkas Nelson.

Ia menyatakan, pihaknya mendukung KPU sepenuhnya jika ingin menetapkan aturan yang melarang caleg memasang baliho. “Kami mendukung sepenuhnya peraturan KPU yang progresif sepanjang tidak ada undang-undang yang dilanggar,” ujarnya.

Jika aturan itu sudah ditetapkan, Nelson meminta KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan alat peraga yang melanggar ketentuan.

kompas.com