Sengketa Pilkada Daerah Maluku, Batu, Dan Kudus Terus Berlanjut

mk

Dari pilkada maluku, putusan pengadilan tata usaha negara ambon yang memenangkan gugatan pasangan akan calon gubernur/wakil gubernur maluku, william b noya-adam latuconsina, memberikan komisi pemilihan umum maluku lalai menggerakkan tugas.

Menurut Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Nasaruddin Tianotak, kelalaian itu berdampak pada ketidakpastian bagi kelima pasangan calon. Kerugian juga bagi rakyat karena lebih banyak uang rakyat dikeluarkan jika pilkada nanti harus ditunda atau diulang.

Nasaruddin menjelaskan, ketidakpastian bagi kelima pasangan calon timbul karena bisa saja saat salah satu pasangan calon sudah terpilih, hasil Pilkada Maluku harus ditunda atau bahkan pilkada harus diulang jika putusan banding atau kasasi kembali memenangkan Noya-Latuconsina.

Kesalahan KPU Maluku dalam memverifikasi bukti dukungan Noya-Latuconsina menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim PTUN Ambon memenangkan gugatan Noya-Latuconsina.

Dari Batu Malang, calon Wali Kota Batu, Abdul Majid, menuntut KPU Kota Batu mengulang pilkada. Tuntutan ini sesuai dengan putusan PTUN Surabaya Nomor 166 Tahun 2013 pada Rabu lalu.

Dalam putusannya, PTUN Surabaya memerintahkan KPU Batu mencabut sejumlah surat keputusan mengenai pilkada. Misalnya, surat keputusan tentang penetapan calon, penghitungan suara, dan penetapan pemenang. KPU dan DPRD Batu memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Jika dalam rentang waktu tersebut tidak ada banding, putusan PTUN tersebut harus dilaksanakan.

Dari Pilkada Bupati Kudus, KPU Kabupaten Kudus belum dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus untuk melantik pasangan Musthofa-Abdul Hamid sebagai bupati dan wakilnya untuk periode 2013-2018. Setelah KPU menetapkan pasangan Musthofa-Abdul Hamid sebagai pemenang pada 2 Juni lalu, pesaingnya, Erdi Nurkito-Anang Fahmi, dari calon perseorangan, menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dari Pilkada Kota Makassar, Ketua KPU Kota Makassar Nurmal Idrus akan membuat deklarasi politik bersama para bakal calon wali kota menjelang pemilihan Wali Kota Makassar pada 18 September mendatang. KPU akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam deklarasi itu.

Nurmal mengklaim kegiatan tersebut merupakan terobosan baru yang diadakan KPU. Sebab, baru kali ini acara semacam itu diadakan dalam perhelatan pesta demokrasi. Apalagi poin-poin di dalamnya mencantumkan perjanjian kerja sama antara KPK, KPU, dan para calon untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) ketika menjabat kepala daerah. Selain deklarasi politik, dirangkaikan dengan deklarasi damai dan integritas.

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar diminta memberhentikan tenaga kontrak dan honorer yang terindikasi menjadi tim sukses pada kandidat bakal calon Wali Kota Makassar.

Menurut Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara Kawasan Timur, pegawai honorer dan kontrak ini disinyalir telah menyalahi prinsip-prinsip kerja publik. Meski tidak ada peraturan nasional yang mengatur, pemerintah kota harus memiliki ketegasan dalam menindaklanjutinya.

Dari Pilkada Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menunjuk tiga kantor akuntan publik untuk mengaudit penggunaan dana kampanye lima pasangan calon bupati dan wakil bupati 2013. Yami Blumut, dari Divisi Advokasi dan Pengawasan KPU Temanggung, mengatakan tiga kantor akuntan publik itu adalah Darsono dan rekan, dari Semarang; Suhartati Cabang Yogyakarta; Ruchendi Mardjito Rushadi dari Semarang. []

 

 

Sengketa Pilkada Daerah  Maluku, Batu, Dan Kudus Terus Berlanjut

Sumber: rumahpemilu.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>