Mewaspadai Kecurangan Daftar Pemilih di 2014

Mewaspadai Kecurangan Daftar Pemilih di 2014

Mewaspadai Kecurangan Daftar Pemilih di 2014

Jakarta – Lebaran segera berlalu, dan pemilu akan segera menjadi fokus perhatian publik. Pemilu dapat dikatakan sukses jika pelaksanaannya minim kecurangan. Sedangkan akar kecurangan dalam setiap pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat atau bahkan dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu.

Sampai akhir pekan Lebaran ini, empat masalah besar terkait daftar pemilih sementara (DPS) yang hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU, adalah : Pertama, soal fakta masih ada 50 juta DPS berbasis KTP non-elektronik. Kedua, format pengumuman yang tidak sesuai standar UU Nomor 8 Tahun 2012, sehingga sulit mendeteksi pemilih ganda dan pemilih fiktif. Ketiga, soal jadwal sub tahapan pemilu yang sangat mepet dan tidak sinkron. Keempat, soal DPS luar negeri yang hingga kini masih kacau balau.

“Namun tidak ada satupun dari keempat masalah besar tersebut yang sudah diselesaikan atau setidaknya ditindaklanjuti secara serius oleh KPU,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman.

Soal DPS berbasis KTP non-elektronik, misalnya, KPU tidak pernah mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pemilih fiktif dan pemilih ganda yang sangat mungkin muncul dengan memanipulasi KTP non-elektronik.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Kurniawan Zein menyatakan daftar pemilih yang akurat dan berkualitas merupakan satu kunci penting keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Akurasi data pemilih mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, katanya, LP3ES terpanggil untuk melakukan audit dan pengawasan (monitoring) daftar pemilih. LP3ES melakukan audit daftar pemilih atau asesmen daftar pemilih (ADP) pada 11-17 Juli lalu di Sumatera Utara pada 117 desa/kelurahan, di Jawa Tengah pada 105 desa/kelurahan, Maluku, dan di Papua pada 39 distrik/kecamatan untuk mengetahui akuraasi daftar pemilih.

Semua itu penting agar masyarakat dapat memahami pentingnya daftar pemilih sehingga dapat menjamin hak politik mereka dalam keikutsertaannya dalam Pemilu.

Publik mengapresiasi upaya KPU untuk mempermudah akses publik mengetahui daftar pemilih ke dalam sebuah sistem. Secara sederhana dapat dibandingkan jika pemilih fiktif pada Pilpres 2009 diklaim sebanyak 7 juta, maka dengan belum diselesaikannya empat masalah besar tersebut jumlah pemilih fiktif Pemilu 2014 bisa jauh melampaui tujuh juta atau bahkan bisa mencapai puluhan juta.

Variasi permasalahan pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014 juga jauh lebih rumit daripada 2009. Jika pada Pilpres 2009 tidak ada masalah daftar pemilih luar negeri, kali ini daftar pemilih luar negeri (LN) juga ikut kacau balau.

Ada sekitar 4,5 juta pemilih luar negeri yang tidak masuk di daftar pemilih. Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPS Luar Negeri versi KPU yang hanya sekitar dua juta.

Pengalaman beberapa pemilu terdahulu menunjukkan bahwa tanpa kekacauan daftar pemilih saja sudah sangat sulit untuk mengamankan suara pemilih luar negeri dari target kecurangan. Sebab di luar negeri struktur Bawaslu tidak bisa berjalan efektif.

Harus digarisbawahi bahwa pemilu 2014 hanya diikuti 12 partai politik yang kekuatannya tidak berbeda jauh satu sama lain. Sehingga persaingan akan menjadi jauh lebih sengit. Sedikit kecurangan dengan memainkan DPT bisa mengubah peta pemenang Pemilu 2014.

inilah.com

 

In KPU, PEMILU 2014   Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>