KPU Distribusi Buku Pemilukada

weSUKABUMI – Sebanyak 4.466 buku terdiri dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perundang-undangan tentang Pemilukada telah didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, kemarin. Pendistribusian tersebut kepada seluruh PPK dan PPS se-Kota Sukabumi. Buku dua jenis tentang Pemilukada 2013 ini terkait dengan beberapa teknis dan teori yang harus dikuasai oleh penyelenggara di setiap tingkatan menjelang penyelenggaraan pemilukada 2013. “Masing–masing Panitia Pemungutan Suara menerima buku sesuai dengan jumlah TPS di wilayahnya,” kata Kepala Bagian Logistik Basuki.

Setelah diterima PPS dan PPK, buku-buku tersebut harus didistribusikan kepada seluruh anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang telah diangkat dan ditetapkan bersamaan dengan didistribusikannya buku-buku tersebut.

Buku pertama dari dua buku berisi tentang aturan dan Perundang-undangan mengenai pemilu. Sementara buku kedua berisi aturan-aturan KPU tentang beberapa teknis penyelenggaraan pemilukada. “Ada beberapa sasaran utama didistribusikannya buku-buku tersebut kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah.Sehingga akan mengimbangi peran serta para petugas KPPS dalam mensukseskan proses pemungutan dan penghitungan Suara,” katanya.

Ditambahkan Ketua Divisi Hukum Dudi Nurwanda, harus dibedakan antara Sosialisasi dengan kampanye. Dalam aturan tentang kampanye yang telah dituangkan dan dibahasakan ke dalam tahapan Pemilukada.” Pelaksanaan kampanye akan diselenggarakan dan telah dijadwalkan oleh KPU Kota Sukabumi dari tanggal 7-20 Februari 2013.” Selain aturan tentang kampanye yang harus dipahami oleh penyelenggara dan peserta pemilukada adalah aturan tentang teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan Pleno penghitungan suara di TPS,” tegasnya


Seluruh KPPS telah diangkat dan dilantik oleh PPS se-Kota Sukabumi. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, jumlah anggota KPPS ini terdiri dari tujuh orang. Satu orang ketua dan enam orang anggota. Tugas dan wewenang KPPS ini telah diatur dalam peraturan KPU tentang penyelenggara pemilu.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*